Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris meminta Pemerintah untuk berperan aktif memberikan layanan kesehatan. Menurut Fahira, pemerintah wajib berperan aktif menyediakan tenaga kesehatan melalui institusi kesehatan. Hal ini diharapkan tercipta proporsional jumlah pasien dan tenaga medis. Senator DKI Jakarta ini menilai, paradigma layanan medis juga harus berubah, yakni dari pasien aktif menjadi tenaga medis...Read More
Ketua Komite III DPR RI Fahira Idris mengatakan, ada 10 kekhususan DKI Jakarta berdasarkan UU No. 29/2007, di antaranya sebagai ibu kota Negara dan daerah otonom di tingkat Provinsi (otonomi tuggal). Namun kata Fahira, pengaturan penganggaran kewenagan khusus cenderung melalui mekanisme dekonsentrasi. Akibatnya, Jakarta belum menerima dana kekhususan dari APBN untuk peran sebagai ibu kota...Read More
Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyebutkan data kasus narkotika selama Januari sampai Juni 2017 sejumlah 423 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 597 orang (5 orang WNA dan 592 WNI). Sementara itu, aset yang telah disita oleh lembaga penegak hukum sebesar Rp. 561,4 Milyar. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2016 yaitu Rp. 279,1 Milyar. Sedangkan kerugian...Read More
Metrotvnews.com – Komite III DPD RI merespons positif anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pemerintah mengalokasikan Rp444,1 triliun atau 20 persen dari total APBN untuk pendidikan. “Tentunya saya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang terus mempertahankan alokasi 20 persen ABPN buat anggaran pendidikan,” kata Ketua Komite III DPD Fahira Idris kepada Metrotvnews.com, Jumat...Read More
Distribusi guru menjadi masalah dunia pendidikan di Tanah Air. Tak mengherankan, jumlah tenaga pengajar di beberapa daerah sangat terbatas atau bahkan kurang. Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, distribusi guru yang tidak merata menjadi salah satu penyebab krisis guru di beberapa daerah. “Ada daerah yang jumlah gurunya berlebih dan ada yang masih kekurangan, namun...Read More
Innalillahi.. Sah sudah, regulasi yang berpotensi antidemokrasi disahkan oleh lembaga demokratis bernama DPR menjadi Undang-Undang. Walaupun sebernarnya UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Sangat banyak alasankita patut menolak Perppu Ormas...Read More
Dalam melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017, Komite III DPD RI masih terus menggali berbagai informasi dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menjadi informan penting adalah pihak pemerintah. Oleh karena itu,Komite III DPD RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan...Read More
#FreeportIndonesia #MasalahKetenagakerjaan Komite III pada tanggal 16 Oktober 2017 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan RDP tersebut diperoleh garis besar substansi materi sebagai berikut : 1. Kebijakan furlough (merumahkan) sebagian karyawan yang...Read More
Metrotvnews.com – DPD menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Berikut kerja AKD selama masa sidang I tahun sidang 2017-2018: Komite III Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyampaikan, fokus Komite III ada beberapa aspek. Komite ini memiliki tugas dan kewajiban di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan...Read More
