Innalillahi.. Sah sudah, regulasi yang berpotensi antidemokrasi disahkan oleh lembaga demokratis bernama DPR menjadi Undang-Undang. Walaupun sebernarnya UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Sangat banyak alasankita patut menolak Perppu Ormas...Read More

Dalam melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017, Komite III DPD RI masih terus menggali berbagai informasi dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menjadi informan penting adalah pihak pemerintah. Oleh karena itu,Komite III DPD RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan...Read More

#FreeportIndonesia #MasalahKetenagakerjaan Komite III pada tanggal 16 Oktober 2017 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan RDP tersebut diperoleh garis besar substansi materi sebagai berikut : 1. Kebijakan furlough (merumahkan) sebagian karyawan yang...Read More