Walau sudah mencabut dan meminta maaf terkait ‘hoax membangun’, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tetap mengingatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi untuk tidak lagi memancing kegaduhan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang justru kontraproduktif dengan tujuan didirikannya BSSN yaitu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber. Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan,...Read More

Sepanjang 2017, begitu banyak persoalan sosial dan hukum yang menyita perhatian dan energi bangsa. Berbagai persoalan ini semakin runyam ketika Pemerintah yang seharusnya menjadi solusi seakan gamang menempatkan dirinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum. Malah dalam beberapa kasus, alih-alih menjadi pengurai ketegangan, kebijakan pemerintah malah menimbulkan tensi sosial yang semakin tinggi. Ketua Komite...Read More

Sepanjang 2017, berbagai terobosan dan capaian dilakukan Komite III DPD RI. Salah satunya adalah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga yang memang sangat mendesak disahkan. Selain itu, konsentrasi dan fokus Komite III DPD terhadap perlindungan TKI juga membuahkan rekomendasi strategis yang diakomodasi dalam UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revisi terhadap UU...Read More

Di tahun 2015, Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU BPJS. Dalam pengawasan yang menggunakan model kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, rapat kerja dan reses serta studi dokumentasi maka di dapat diantaranya isu-isu berikut. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan beberapa fakta seperti: Pertama,  regulasi BPJS yang mudah berubah-ubah...Read More

Di tahun 2015, Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dengan melibatkan Prof.Dr.Edy Damian SH (pakar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai Koordinator Tim Tenaga Ahli Penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif dengan anggota diantaranya Dr. Violetta (Pakar Hukum Ekonomi Kreatif), Ipang Wahid (Pelaku Ekonomi Kreatif) dan...Read More

Komite III DPD RI di tahun 2016, berpandangan, berbagai perundang-undangan yang ada seperti UU Perlindungan Anak maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak cukup memadai untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan keberpihakan terhadap korban masih minim pengaturan. Berdasarkan hal di atas, Komite III DPD RI sebagai representasi DPD RI menyusun RUU tentang...Read More

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berpandangan, pilihan menjadi buruh migran bekerja di luar negeri pada umumnya keterpaksaan. Hal tersebut merupakan dampak pengangguran dan kemiskinan.  Pertumbuhan jumlah angkatan kerja jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Kesukaran bekerja di dalam negeri mendorong bekerja di luar negeri. Ditambah iming-iming upah dan...Read More

Selama menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dari tahun 2014-2017, Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menorehkan prestasi sebagai bentuk optimalisasi peran mereprentasikan kepentingan masyarakat dan daerah. Pencapaian dimaksud dilakukan dengan serangkaian kegiatan baik kunjungan kerja, reses, rapat dengar pendapat dengan ahli maupun rapat kerja dengan menteri diikuti penyampaian berbagai dokumen terkait. Fakta menunjukkan,...Read More

Ditetapkannya setiap 22 Desember yang merupakan tanggal digelarnya kongres perempuan pertama (22-25 Desember 1928) sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno sejak 1959, sebenarnya merupakan cara agar bangsa ini terus merawat kasadaran kolektif perempuan, dan para Ibu Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-haknya agar lebih mudah menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan hidup yang semakin beragam dan kompleks....Read More