Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris turut menanggapi kontroversi pidato Ketua Fraksi yang juga Ketua DPP Partai Nasdem Viktor Luiskodat. Menurutnya dalam negara demokrasi kehadiran partai politik (parpol) bertujuan untuk mengatur dan mengelola perbedaan dan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Kata Fahira, elite-elite parpol dituntut menumbuhkan pengertian kepada pendukungnya agar tidak merusak...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Sebab, menurut Senator DKI Jakarta Fahira Idris, dalam Perppu Ormas, prinsip demokrasi tidak dijalankan. “Karena lembaga peradilan tidak diberi peran sama sekali,” ujar Fahira di hadapan anggota Ormas Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara), di Jakarta,...Read More

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih menjadi kontroversi. Salah satu poin yang menjadi penolakan masyarakat atas isi perppu adalah kewenangan pemerintah yang dapat langsung membubarkan ormas yang dianggap anti Pancasila tanpa proses pengadilan. Anggota DPD RI Fahira Idris menjelaskan, lima sila dalam Pancasila secara...Read More

Kekerasan terhadap anak baik verbal maupun fisik, dimana pelaku dan korban adalah anak-anak, terus menjadi tantangan besar bagi perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memformulasikan kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan persoalan ini, terutama strategi mencegah anak menjadi pelaku bullying. Begitu kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menanggapi perayaan Hari...Read More

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang diterbitkan pemerintah melahirkan polemik. Melalui Perppu ini, prosedur tata cara pembubaran ormas menjadi berubah. Kalau dulu untuk membubarkan ormas mesti mengajukan ke pengadilan. Jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ormas tersebut langsung dibubarkan pemerintah. Sekarang, dengan Perppu ini menjadi sebaliknya,...Read More

Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menyoroti perihal terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Menurut Fahira, lahirnya Perppu tersebut justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan baru. Selain itu, keadaan yang mendesak dan genting untuk menyelesaikan masalah hukum terkait ormas...Read More

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris mengaku kaget setelah mengetahui bahwa ahli telematika Hermansyah mendapat teror sebelum terjadi pengeroyokan. Ia pun meminta agar nomor telefon peneror dilaporkan ke polisi agar bisa dilacak. “Ini saya baru tahu ya, kalau memang ada pihak istri atau keluarga sudah mengetahui ada teror melaui SMS sebaiknya segera laporkan...Read More

Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Fahira Idris menyempatkan diri untuk menjenguk ahli IT dari ITB Hermansyah yang jadi korban pengeroyokan orang tak dikenal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Senen, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, legislator asal DKI Jakarta ini juga mengkritisi sikap kepolisian yang dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai...Read More

Anggota DPD RI asal Jakarta, Fahira Idris, mendesak aparat kepolisian untuk terus mendalami motif pembacokan ahli IT Institut Teknologi Bandung (ITB), Hermansyah, di Kilometer 6 tol Jagorawi, Ahad (9/7). “Paling penting segera mendalami masalah ini dan segera mengumumkan ke publik apapun motifnya,” kata Fahira di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta Pusat, Rabu (12/7). Dia menambahkan...Read More