Bantai Umat Muslim, Saya Desak Myanmar Dikucilkan Dari ASEAN
Senator Dapil DKI Jakarta
Senator Dapil DKI Jakarta
Bantai Umat Muslim, Saya Desak Myanmar Dikucilkan Dari ASEAN

Bantai Umat Muslim, Saya Desak Myanmar Dikucilkan Dari ASEAN

Pembantaian besar-besaran secara sadis dan sistematis terhadap warga minoritas muslim Rohingya dengan cara dibunuh dan disiksa fisik serta mentalnya tengah terjadi di Rakhine, Myanmar.  Indonesia sebagai negara besar di ASEAN didesak bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar. Bahkan, Myanmar dinilai layak dikucilkan dari pergaulan ASEAN.

Kekejaman miiliter yang berada di bawah rezim Pemerintahan Aung San Suu Kyi merupakan fakta telanjang. Mereka menyerbu, membakar desa, mengusir dan membunuh muslim Rohingya dengan dalih memberantas terorisme. Namun, yang terjadi di lapangan justru masyarakat sipil termasuk perempuan dan anak bahkan bayi dibantai tanpa ampun.

“Di depan mata sudah terjadi genosida. Muslim Rohingya sedang dimusnahkan dan ini terjadi tidak jauh dari Jakarta. Namun, yang keluar dari ‘mulut’ pemerintahan kita cuma seruan hentikan kekerasan dan keprihatinan saja. Kebiadaban mereka harus diprotes dengan aksi nyata. Usir dubes Myanmar dan tarik dubes kita. Tangguhkan semua kerjasama dengan Myanmar,” ujar Ketua Komite III DPD Fahira Idris di Jakarta hari ini, Jumat (1/9).

Apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sudah di luar batas kemanusiaan sehingga harus ada tekanan terutama oleh negara-negara ASEAN dan dunia terhadap negara yang saat ini dibawah kendali peraih nobel perdamaian dan ikon HAM serta demokrasi, Aung San Suu Kyi.

Rezim Aung San Suu Kyi, lanjut Fahira, tak lebih baik bahkan lebih buruk dan kejam dari rezim junta militer yang dulu dilawannya.

“Ini sebuah ironi paling memalukan dalam sejarah perabadan modern manusia karena peraih nobel perdamaian yang sekarang menjadi penguasa, diam saja melihat pembantaian di negara yang dipimpinnya. Memang tak salah ada istilah watak asli seseorang terlihat saat dia berkuasa. Harus ada gerakan global untuk mengusut kekejaman militer Myanmar karena melakukan pembantaian terhadap Muslim Rohingya, dan jika terbukti mereka harus diseret ke pengadilan HAM internasional,” tukas Fahira.

Amanat UUD 45 

Menurut Fahira, para pendiri bangsa ini, memerdekakan Indonesia bukan hanya agar bisa bebas dari penindasan, tetapi juga agar bisa lantang dan bertindak tegas jika melihat penindasan dan kebiadaban yang terjadi di dunia, seperti yang diamanatkan pembukaan UUD 1945.

Itulah kenapa hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel karena kebiadabannya terhadap Palestina.

“Kita sudah 72 tahun merdeka. Sudah saatnya bangsa besar ini lebih tegas terhadap berbagai kebiadaban yang terjadi di dunia apalagi yang terjadi di depan mata kita. Seruan saja tidak cukup. Negara seperti Myanmar sudah layak dikucilkan dari pergaulan negara-negara ASEAN dan internasional dan Indonesia harus lantang menyuarakan hal ini,” pungkas Senator Jakarta ini.

Seperti diketahui, kampung halaman mereka porak poranda hingga menyisakan trauma berat. Beberapa pengungsi bahkan memohon agar tidak dikembalikan ke kampung halamannya dan akhirnya terpaksa mengungsi untuk lepas dari teror berdarah tersebut. Gelombang pengungsi diperkirakan akan terus berdatangan menuju kawasan Cox’s Bazar, Bangladesh.

Kamp Kutupalong dan Kamp Balukhali menjadi sasaran utama para muslim Rohingya yang bereksodus menuju Bangladesh. Di Kamp Kutupalong tersebut kini sudah ada sekitar 15 ribu KK atau 66 ribu jiwa. Sementara itu, Kamp Balukhali kurang lebih sudah ada 4 ribu KK. Jumlah tersebut sangat dimungkinkan terus bertambah. sumber

Related Posts

Leave a Reply

Sampaikan aspirasimu!