Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan apresiasi atas pengumuman Presiden Republik Indonesia terkait capaian swasembada beras. Menurutnya, keberhasilan ini patut disyukuri sebagai pencapaian strategis bangsa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, hingga gangguan rantai pasok pangan dunia.
Senator Jakarta ini menegaskan, bagi Indonesia swasembada beras bukan sekadar capaian sektor pertanian, melainkan penanda penting kedaulatan nasional. Ini karena, beras bukan hanya komoditas pangan, tetapi denyut nadi kehidupan rakyat.
“Ketika kebutuhan pangan terutama beras dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, Indonesia menegaskan kemandirian dan martabat sebagai bangsa agraris yang berdiri di atas kaki sendiri. Capaian swasembada beras ini patut kita syukuri dan berikan apresiasi baik kepada Pemerintah, petani dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Capaian ini menjadi harapan baru,” ujarnya di Jakarta (8/1).
Fahira Idris menilai swasembada beras memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Harga beras yang terkendali berarti menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk pangan. Melalui produksi nasional yang kuat dan stok yang memadai, negara memiliki instrumen lebih besar untuk melindungi rakyat dari gejolak harga dan spekulasi pasar.
Capaian ini juga mencerminkan kerja kolektif banyak pihak, mulai dari petani yang bertahan di tengah tantangan iklim dan alih fungsi lahan, hingga pemerintah yang memperkuat irigasi, pupuk, benih, mekanisasi, serta kebijakan peningkatan produktivitas. “Swasembada beras adalah bukti bahwa pembangunan sektor hulu pangan, yang sering kurang mendapat sorotan, sesungguhnya merupakan penyangga utama kehidupan bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Fahira Idris menyampaikan bahwa swasembada beras idealnya juga harus dimaknai sebagai keberhasilan yang dirasakan hingga ke tingkat petani dan tentunya rakyat, sekaligus menjamin keberlanjutan dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan sejumlah harapan.
Harapan pertama adalah agar swasembada benar-benar bermakna bagi kesejahteraan petani. Harga gabah yang adil, kepastian serapan oleh negara, akses pembiayaan yang terjangkau, serta perlindungan dari praktik tengkulak harus menjadi bagian integral dari kebijakan pangan nasional.
Kedua, Fahira Idris berharap swasembada beras dibangun secara berkelanjutan, bukan temporer. Ancaman perubahan iklim berupa banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem menuntut pembangunan pertanian berbasis adaptasi iklim. Penguatan sistem irigasi, pengembangan benih tahan cuaca ekstrem, diversifikasi pola tanam, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern dinilai menjadi kunci agar swasembada tetap kokoh dalam jangka panjang.
Ketiga, Fahira Idris mendorong agar swasembada beras menjadi pintu masuk menuju kedaulatan pangan yang lebih luas. “Beras memang penting, tetapi ketahanan pangan nasional tidak boleh bertumpu pada satu komoditas. Diversifikasi pangan lokal seperti sagu, jagung, singkong, sorgum, dan pangan lokal lainnya perlu diperkuat agar sistem pangan kita lebih tangguh dan pola konsumsi masyarakat semakin sehat,” ungkapnya.
“Swasembada pangan termasuk beras sejatinya tentang memastikan generasi masa depan Indonesia tetap memiliki akses pada pangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Di situlah swasembada menjadi perwujudan nyata kedaulatan bangsa dan keberpihakan negara kepada rakyat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026.#
