Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengusulkan Revitalisasi Kota Tua Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Fahira Idris, Kota Tua bukan hanya aset Jakarta, melainkan warisan sejarah dan identitas bangsa yang memiliki nilai strategis nasional sehingga layak mendapat perhatian dan dukungan negara secara menyeluruh.
“Mengusulkan revitalisasi Kota Tua sebagai PSN merupakan langkah visioner untuk memastikan kawasan bersejarah tersebut dikelola secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi bangsa. Saya mendukung penuh Gubernur Pramono. Warga Jakarta berharap penuh agar Pemerintah menjadikan revitalisasi Kota Tua sebagai PSN,” ujar Fahira Idris di Jakarta (6/1).
Fahira Idris mengungkapkan, setidaknya ada lima alasan kuat mengapa Kota Tua Jakarta layak ditetapkan sebagai PSN. Pertama, Kota Tua memiliki nilai sejarah dan simbolik nasional.
Kota Tua merupakan saksi lahirnya Jakarta dan perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa, mulai dari pusat perdagangan global, kolonialisme, hingga embrio kota modern. Menjadikannya PSN adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga identitas dan memori kolektif bangsa agar tidak tergerus oleh degradasi fisik maupun komersialisasi yang tidak terkendali.
Kedua, revitalisasi Kota Tua berdampak strategis bagi perekonomian nasional. Fahira Idris menegaskan bahwa kawasan heritage yang dikelola dengan baik terbukti mampu menjadi motor ekonomi kreatif dan pariwisata berkualitas. Kota Tua berpotensi menjadi pusat ekonomi berbasis budaya, menciptakan lapangan kerja, menguatkan UMKM, serta menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. “Status PSN akan mempercepat realisasi potensi ekonomi tersebut secara lebih terarah dan terukur,” ucapnya.
Ketiga, Kota Tua berperan penting dalam diplomasi budaya dan citra global Indonesia.
Sebagai kota global, Jakarta membutuhkan ikon sejarah yang hidup dan terawat. Fahira Idris menilai Kota Tua dapat menjadi etalase Indonesia di mata dunia, sejajar dengan kawasan heritage kota-kota besar dunia. Penetapan sebagai PSN akan memperkuat posisi Kota Tua sebagai ruang diplomasi budaya, pariwisata internasional, dan kerja sama global di bidang pelestarian warisan budaya.
Keempat, revitalisasi Kota Tua harus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Fahira Idris mengingatkan bahwa revitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada fisik dan estetika. Dengan kerangka PSN, penataan Kota Tua harus memastikan peningkatan kualitas hidup warga, perlindungan komunitas lokal, penciptaan ruang publik yang inklusif, serta akses ekonomi yang adil. Kota Tua harus hidup sebagai ruang bersama, bukan menjadi kawasan eksklusif atau museum mati.
Kelima, status PSN memperkuat tata kelola lintas sektor dan lintas lembaga. Menurut aktivis perempuan ini, revitalisasi Kota Tua membutuhkan koordinasi kuat antara pelestarian cagar budaya, penataan ruang, transportasi, pengendalian banjir dan rob, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Tanpa payung nasional, upaya ini berisiko berjalan parsial. PSN akan memberikan kepastian kebijakan, integrasi perencanaan pusat–daerah, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Fahira Idris menambahkan, usulan ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan kebudayaan, pariwisata berkualitas, dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai pilar penting. Di tengah transformasi Jakarta pasca-ibu kota menuju kota global, Kota Tua dapat menjadi jangkar identitas sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan budaya yang berkelas dunia.
“Revitalisasi Kota Tua Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional bukan sekadar membangun kawasan bersejarah, tetapi menunjukkan cara bangsa ini menghargai masa lalu untuk menata masa depan. Dengan dukungan negara, Kota Tua bisa menjadi simbol pembangunan yang memadukan kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian sejarah,” pungkas Fahira Idris.#
