Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris memberikan pandangannya terkait rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) oleh PAM Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Senator Jakarta ini, rencana IPO ini jangan hanya dipandang sebagai transformasi bisnis semata, melainkan sebagai reposisi tanggung jawab sosial negara di ruang dan mekanisme pasar.
“Memang IPO dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi karena perusahaan akan diawasi oleh publik dan regulator pasar. Namun perlu dicatat, layanan air memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Layanan air adalah hak dasar yang tidak bisa tunduk sepenuhnya pada logika komersial atau mekanisme pasar,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (7/5).
Fahira Idris mengungkapkan, jika pun nanti IPO PAM berjalan, bukan hanya peningkatan kinerja korporasi yang harus dipastikan, tetapi kesenjangan akses layanan air bersih harus semakin mengecil. Artinya harus ada desain tata kelola yang memastikan bahwa kepentingan warga tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, setidaknya ada dua catatan atau rekomendasi terkait rencana IPO ini.
Pertama, membentuk badan independen. Sebelum melangkah ke IPO, PAM Jaya perlu membentuk sebuah badan independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akademisi, komunitas pelanggan, dan unsur lingkungan hidup. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas non-korporat yang mengawal arah strategis perusahaan, khususnya terkait tarif, cakupan layanan, dan investasi jangka panjang.
“Keberadaan dewan ini akan menjadi penyeimbang kekuasaan pasar dalam tubuh perusahaan terbuka, dan memastikan bahwa publik tetap memiliki suara dalam pengambilan keputusan,” ujar Fahira Idris.
Kedua, IPO sosial sebagai format inovatif. PAM Jaya, lanjut Fahira Idris, juga sebaiknya tidak mengambil jalur IPO konvensional, melainkan merintis model IPO sosial, yakni penawaran saham yang tidak hanya berbasis proyeksi keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian target sosial yang terukur. Dalam model ini, PAM Jaya menyusun social impact roadmap, misalnya komitmen untuk memperluas layanan ke wilayah yang belum terhubung dengan pipa air, menjaga tarif untuk kelompok rentan atau meningkatkan efisiensi distribusi air dalam konteks krisis iklim.
Dengan model IPO sosial, investor sepenuhnya menyadari bahwa return yang diharapkan bukan semata berupa dividen, melainkan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Format ini sejalan dengan tren global ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kini mulai menjadi preferensi utama para investor institusional.
“Jika dirancang secara hati-hati, dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial sebagai pondasi, IPO PAM Jaya justru bisa menjadi tonggak baru bagi reformasi BUMD di Indonesia yaitu sebagai perusahaan daerah yang efisien secara bisnis, progresif secara sosial, dan inklusif secara tata kelola,” pungkas Fahira Idris. #
