Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta memuji solusi konkret Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka akses bagi pedagang yang hengkang dari District Blok M untuk pindah ke Blok M Hub yang dikelola oleh PT MRT Jakarta. Bahkan, Pramono akan memberikan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama dua bulan pertama. Setelahnya, pedagang dikenai biaya sewa yang lebih terjangkau dengan fasilitas yang lebih memadai.
“Solusi konkret dari Pak Gubernur menunjukkan keberpihakan nyata terhadap UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Jakarta. Ini contoh kepemimpinan yang peka terhadap kesulitan warga. Pak Gubernur telah memberi contoh bahwa ketika ekonomi rakyat terancam, pemerintah harus hadir tanpa menunda-nunda” ujar Fahira Idris di Jakarta (3/9).
Menurut Senator Jakarta ini, di Jakarta, keberadaan UMKM bukan hanya menopang aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi juga menjadi motor inovasi kreatif. Blok M, misalnya, telah menjelma sebagai pusat gaya hidup baru kaum muda sekaligus destinasi wisata kuliner. Bila UMKM di kawasan ini tidak difasilitasi sehingga terpaksa tutup, maka efek domino yang muncul adalah menurunnya daya tarik kawasan, hilangnya lapangan kerja, dan terganggunya denyut nadi ekonomi Jakarta.
Setidaknya, lanjut Fahira Idris yang juga pemerhati UMKM ini, ada empat langkah yang bisa ditempuh agar solusi konkret ini berdampak jangka panjang untuk para pelaku UMKM. Pertama, Pemprov DKI perlu membangun sistem pengawasan berlapis agar tidak ada lagi praktik kenaikan sewa yang sangat signifikan oleh pengelola swasta. Mekanismenya bisa berupa audit reguler, transparansi kontrak, hingga kanal pengaduan cepat bagi pedagang. Dengan begitu, para pelaku UMKM memiliki kepastian biaya usaha dan terhindar dari praktik sewa yang melonjak.
Kedua, UMKM di Blok M harus diberikan pendampingan manajemen usaha, akses pembiayaan mikro, serta fasilitasi digitalisasi agar mereka dapat naik kelas dan lebih berdaya saing. Program ini bisa berupa pelatihan pencatatan keuangan sederhana, kemudahan akses kredit melalui Bank DKI, hingga dukungan pemasaran digital di platform e-commerce. Dengan langkah ini, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang lebih kompetitif.
Ketiga, Pemprov DKI sebaiknya menjadikan Blok M Hub sebagai model penataan kawasan UMKM modern yang humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Konsepnya tidak hanya soal ruang fisik, tetapi juga tata kelola yang mengedepankan kenyamanan konsumen, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak-hak pedagang kecil. Jika berhasil, Blok M Hub bisa menjadi best practice bagi penataan kawasan UMKM lain di Jakarta.
Keempat, Pemerintah, BUMD, lembaga keuangan, dan komunitas masyarakat perlu berkolaborasi membentuk ekosistem UMKM yang sehat. Dengan begitu, Blok M bukan hanya menjadi pusat kuliner dan belanja, tetapi juga ikon keberhasilan Jakarta dalam melindungi usaha kecil di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“Ke depan, solusi konkret seperti yang dilakukan Gubernur Pramono harus menjadi standar respons kebijakan publik di Jakarta. Sebab, menjaga keberlangsungan UMKM berarti menjaga denyut ekonomi rakyat sekaligus memastikan Jakarta tetap menjadi kota yang ramah bagi warganya,” pungkas Fahira Idris. #
