Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas kebijakan terbarunya yang memberikan fasilitas gratis naik MRT, LRT, dan Transjakarta bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 6,2 juta per bulan. Menurut Fahira Idris, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada kelas pekerja yang selama ini menanggung beban biaya hidup tinggi terutama pada sektor transportasi.
“Kebijakan ini sangat berpihak kepada warga. Saat ongkos transportasi bisa memakan sepertiga dari gaji, keputusan Gubernur Pramono Anung memberikan layanan transportasi umum gratis untuk pekerja bergaji di bawah Rp 6,2 juta tepat dan luar biasa. Pak Pram top!” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (13/11).
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis ini, memungkinkan pekerja menikmati layanan Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans tanpa biaya. Pekerja cukup memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan memenuhi syarat penghasilan maksimal Rp 6.206.275 per bulan (1,15 kali UMP DKI 2025). Fahira Idris menilai, kebijakan ini bukan sekadar subsidi, melainkan strategi sosial ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bayangkan, 25–30 persen pendapatan pekerja bisa terselamatkan setiap bulan. Itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain misalnya untuk keluarga, pendidikan, atau tabungan. Ini bukan hanya soal transportasi gratis, tapi juga tentang kesempatan yang lebih adil bagi warga Jakarta,” jelasnya.
Senator Jakarta ini juga menilai kebijakan ini memiliki dampak ganda. Selain membantu ekonomi masyarakat juga akan mengubah budaya mobilitas warga menuju kota yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Dengan semakin banyak pekerja beralih ke transportasi publik, kemacetan dan polusi udara di Jakarta diharapkan menurun signifikan.
Transportasi publik Jakarta, lanjut Fahira Idris, sudah menjangkau lebih dari 91 persen wilayah, tetapi pengguna aktifnya baru sekitar 20 persen. Program ini diharapkan bisa mendongkrak angka tersebut hingga 30 persen dalam waktu dekat. Dampaknya bukan hanya efisiensi mobilitas, melainkan juga penurunan emisi karbon dan kualitas udara yang lebih sehat.
Kebijakan Gubernur Pramono Anung ini, lanjut Fahira Idris, menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.
“Ini kebijakan cerdas dan visioner. Pemerintah tidak hanya memberi bantuan langsung, tapi juga mengajak warga ikut dalam perubahan besar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan polusi, dan menjadikan Jakarta kota global yang layak huni. Transportasi publik yang gratis dan berkualitas adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Jakarta,” pungkas Fahira Idris.#
