Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka opsi School From Home (SFH) dan Work From Home (WFH) selama periode cuaca ekstrem sebagai langkah yang tepat, adaptif, dan relevan dengan tantangan kota besar seperti Jakarta. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi cerminan tata kelola kota modern yang menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai prioritas.
Menurut Fahira Idris, intensitas hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan kemacetan ekstrem harus disikapi dengan pendekatan mitigasi risiko yang konkret. Opsi belajar dan bekerja dari rumah mampu mengurangi mobilitas warga pada hari-hari berisiko tinggi, sehingga menekan potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, serta kelelahan fisik akibat perjalanan yang tidak efisien.
“Kebijakan SFH dan WFH ini tepat sebagai bentuk adaptasi yang rasional di tengah cuaca ekstrem tanpa menghentikan fungsi pendidikan dan ekonomi. Saya berharap ke depan, kebijakan SFH dan WFH jadi standar baru sehingga lebih antisipatif atau idealnya dikeluarkan berbasis prakiraan cuaca resmi, seperti peringatan dini BMKG atau sebelum hujan lebat, banjir, dan kemacetan terjadi. Dengan demikian, sekolah, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta memiliki waktu untuk menyiapkan penyesuaian secara tertib dan terencana,” ujar Fahira Idris di Jakarta (23/1).
Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat telah lama menjadikan penyesuaian pola kerja dan sekolah berbasis prakiraan cuaca sebagai prosedur baku dalam menghadapi cuaca ekstrem. Jakarta, sebagai kota global yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dinilai perlu mengadopsi praktik serupa secara lebih konsisten.
Senator Jakarta ini menilai, dari sisi tata kelola perkotaan, kebijakan SFH dan WFH menandai pergeseran penting dari orientasi kehadiran fisik menuju efektivitas dan keberlanjutan. Dengan infrastruktur digital Jakarta yang relatif memadai, baik pembelajaran jarak jauh maupun kerja daring dapat tetap berjalan tanpa kehilangan substansi. Dalam konteks ini, SFH dan WFH bukanlah penurunan kualitas, melainkan penyesuaian agar aktivitas kota tetap berlangsung di tengah gangguan cuaca.
Selain itu, Fahira Idris menekankan bahwa kebijakan ini juga berkontribusi pada pengendalian kemacetan dan kualitas lingkungan. Pengurangan volume kendaraan saat hujan lebat dan genangan terjadi membantu menurunkan kepadatan lalu lintas sekaligus menekan emisi kendaraan, terutama pada saat kualitas udara cenderung memburuk.
Dari perspektif keadilan sosial, Fahira Idris menilai fleksibilitas belajar dan bekerja dari rumah menjadi bentuk perlindungan bagi warga yang menempuh perjalanan jauh, khususnya pelajar dan pekerja yang rentan terhadap dampak cuaca ekstrem. Fleksibilitas ini membantu mencegah beban waktu, biaya, dan risiko yang tidak perlu, tanpa mengorbankan hak atas pendidikan dan pekerjaan.
Terkait dunia usaha, Fahira Idris mendorong agar kebijakan WFH juga dapat diakomodasi oleh perusahaan swasta dengan penyesuaian pada karakter dan kebutuhan masing-masing sektor. Memang tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan sepenuhnya dari rumah, namun pengaturan kerja hibrida, fleksibilitas jam kerja, atau pengurangan kehadiran fisik dinilai dapat menjadi solusi yang realistis.
“Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas,” pungkasnya. #
