Setiap ada kegiatan kunjungan kerja ke daerah, Saya upayakan untuk bertemu dengan sekelompok ibu atau anak-anak. Jumat kemarin Saya ke Papua dan Saya mampir ke sebuah pasar di Sentani.
Senang rasanya melihat kegembiraan di wajah mereka, Saya selalu doakan untuk keselamatan untuk para ibu dan anak di Papua.
Bicara soal anak, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan perlindungan anak yang cukup besar dan terjal. Betapa tidak, walau kita sudah mempunyai UU Perlindungan Anak sejak 2002 dan mempunyai kementerian serta berbagai lembaga yang fokus terhadap anak, tingkat kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan mengkhawatirkan.
Saat ini pengetahuan masyarakat terhadap regulasi terkait perlindungan anak sangat minim. Oleh karena itu harus ada gerakan nasional perlindungan anak yang langsung dikomandoi oleh presiden. Kampanye dan program perlindungan anak yang masif diyakini mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
Agar ini jadi gerakan bersama, semua Kementrian/ Lembaga diwajibkan punya program perlindungan anak di Renstra-nya masing-masing.
Agar ini jadi gerakan bersama, semua Kementrian/ Lembaga diwajibkan punya program perlindungan anak di Renstra-nya masing-masing.
Misalnya Kementerian Agama punya program penyuluhan UU Perlindungan Anak bagi pasangan yang akan menikah. Kementerian Kesehatan punya program puskesmas ramah anak, Kemdikbud punya kebijakan menjadikan semua sekolah di Indonesia menjadi sekolah ramah anak. Atau Kominfo dan KPI yang punya kebijakan tegas membersihkan layar kaca kita dari tayangan sampah yang merusak anak-anak.
Kementerian yang sebenarnya tidak terkait erat dengan perlindungan anak juga bisa berinovasi. Misalnya Kementerian PPN/Bappenas yang tiap tahun menggelar musrenbangnas mewajibkan pemerintah daerah melibatkan anak-anak di setiap tahapan rencana pembangunan mulai dari tingkat desa hingga provinsi bahkan nasional untuk dimintai pendapat dan aspirasinya.
Anak-anak ini juga punya hak juga dalam menentukan wajah kota atau daerah yang mereka tempati. Mereka harus ditanya fasilitas apa saja yg mereka butuhkan untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Indonesia ini bukan hanya milik kita orang-orang dewasa.
Menurut saya, walau pemerintahan sudah silih berganti tetapi keberpihakan negara terhadap perlindungan anak belum maksimal terutama dari sisi penganggaran.
Saya sedih melihat anggaran KPPPA (Kementerian Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak) yang begitu minim bahkan lebih kecil dari anggaran direktorat jenderal salah satu kementerian. Harusnya kementerian ini bisa jadi leading perlindungan anak, tetapi saya lihat perannya masih sebatas mengkoordinasi saja. KPPPA itu kementerian masa depan tapi anggarannya masih masa lalu.
Saya berharap kepada Presiden & Wapres terpilih nanti di tahun 2019 akan menjadikan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas utama program pemerintahannya dan bersedia menginstruksikan semua Kementrian/ Lembaga agar mempunyai program dan kampanye perlindungan anak.
Saya mau ingatkan, beradab tidaknya sebuah negara itu dilihat dari bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak.
