Rmol.co – Insiden penyerangan jamaah dan pembakaran masjid serta kios-kios di Tolikara Papua saat Idul Fitri sudah meretakkan kerukunan umat beragama di Papua. Padahal masyarakat Papua terkenal sangat toleran terlebih dalam beragama. Peristiwa ini harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa saat ini berbagai cara tengah dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat Papua terus bergolak.
“Jangan yang diproses hukum hanya mereka-mereka yang terlibat langsung saat penyerangan. Otak di balik insiden ini juga harus ditangkap dan diadili serta diungkap apa motifnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus agar insiden ini tidak merembet kemana-mana. Jangan malah mengeluarkan penyataan-pernyataan yang kontraproduktif,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, dalam surat elektroniknya kepada redaksi (Senin, 20/7).
Fahira mengatakan, pendekatan keamanan di Papua saat ini belum diimbangi dengan keamanan manusia alias human security. Akibatnya, apapun persoalan di Papua selalu dianggap bersifat keamanan.
Insiden di Tolikora menjadi tanda bahwa pemerintah kurang mengantisipasi bahwa isu agama di Papua yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata juga bisa menjadi potensi konflik luar biasa destruktif melebihi gerakan separatis. Padahal, untuk insiden Tolikora benih-benihnya sudah terpampang nyata dengan beredarnya surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan bagi umat Islam untuk merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.
“Peristiwa intoleransi ini diharapkan mengubah mindset semua stakeholder yang ada di Papua baik dari unsur pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa saat ini isu agama sedang ‘dimainkan’ untuk mengobok-obok Papua. Sekecil apapun benihnya harus segera dikomunikasikan solusinya,” papar putri Fahmi Idris ini.
Fahira yang juga pengurus MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan ini mendesak pemerintah untuk terus mengomunikasikan perkembangan penanganan peristiwa Tolikora kepada masyarakat Indonesia.
“Himbauan agar masyarakat terutama umat muslim menahan diri idealnya disertai dengan kerja cepat dan tepat pemerintah dalam menguak kasus ini. Paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusian publik yang terusik dengan peristiwa ini harus segera dipulihkan,” tukas Fahira.
