Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM diyakini akan tetap menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang prediksi semakin suram di 2023. Namun, karena tantangan ke depan semakin besar, UMKM di Indonesia harus bisa “naik kelas” agar benar-benar mampu menjadi penopang ekonomi nasional. Political will Pemerintah untuk fokus kepada pengembangan UMKM pada 2023 menjadi kunci.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, masa sebelum pandemi atau di masa normal, UMKM menyumbang 60% produk domestik bruto (PDB) secara nasional dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari konsumsi rumah tangga dominan digerakkan sektor UMKM. Sumbangsih UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96% dari 133 juta angkatan kerja secara nasional serta menyumbang 14% dari total ekspor. Artinya potensi UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi nasional sangat signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban menjaga geliat UMKM agar terus dapat berkontribusi bagi ekonomi nasional.
“Tahun depan (2023), UMKM harus naik kelas, jika ingin ekonomi kita cepat pulih dan tumbuh. Strateginya, Pemerintah fokus menjadikan platform UMKM sebagai penyedia Informasi, memperbanyak pelibatan korporasi untuk inovasi pendanaan program UMKM, penciptaan stimulus yang didasarkan pada pada sisi permintaan, memperkuat sinergi perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dalam pembiayaan UMKM, menciptakan market intelligent dan pengembangan klinik-klinik UMKM berbasis digital,” ujar Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya (29/11).
Menurut Fahira, jika Pemerintah ingin menjadikan UMKM sebagai titik ungkit pemulihan ekonomi nasional di tahun 2023, maka persoalan mendasar yang berpuluh tahun menahan laju UMKM yaitu sangat tidak idealnya rasio pelaku wirausaha dengan jumlah penduduk Indonesia harus dibereskan.
Berdasarkan sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS), baseline 2019 jumlah rasio wirausaha mencapai 3,3 persen setara 8,2 juta. Bahkan di Asean, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga. Sebagai perbandingan Malaysia mencapai 5 persen, Singapura 7 persen. Sementara China sudah dua digit yaitu 10 persen, Jepang 11 persen, dan Amerika Serikat 12 persen. Itulah kenapa, sering terjadi defisit neraca di Indonesia, karena masih banyak barang impor. Ini karena Indonesia masih sangat kurang jumlah pengusaha untuk memproduksi barang sendiri.
“Selama persentase wirausaha kita masih terus berkutat di angka tiga, Indonesia akan kesulitan mencapai kemajuan. Karena syarat negara maju itu, persentase wirausahanya berada di angka dua digit sepeti China, Jepang, Korea atau Amerika. Semakin banyak pelaku UMKM atau wirausaha, maka salah satu problem terbesar sebuah negara yaitu pengangguran akan selesai. UMKM adalah sektor ekonomi yang paling masif membuka dan menyerap tenaga kerja,” pungkas Senator Jakarta ini. #
