Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim kajian penanganan banjir Pulau Jawa. Tim lintas kementerian dan lembaga tersebut akan bertugas menganalisis persoalan banjir secara menyeluruh serta menyusun desain besar penanganan banjir lintas provinsi dari hulu ke hilir.
Menurut Fahira Idris, langkah Presiden Prabowo ini mendesak dan strategis, mengingat banjir yang berulang hampir setiap tahun di Pulau Jawa termasuk di Jabodetabek, bukan lagi persoalan musiman semata, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kewenangan.
“Penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial dan reaktif. Pulau Jawa membutuhkan desain besar yang menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis ilmu pengetahuan agar persoalan banjir tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Ahad (25/1).
Senator Jakarta ini menilai, Pulau Jawa memiliki tingkat kerentanan banjir yang tinggi karena menjadi pusat konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur nasional. Di sisi lain, perubahan iklim, degradasi lingkungan di kawasan hulu, alih fungsi lahan, serta tata ruang perkotaan yang tidak ramah air memperparah risiko banjir di berbagai wilayah.
Fahira Idris mengingatkan bahwa banjir di Pulau Jawa tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga oleh persoalan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Degradasi daerah aliran sungai (DAS) di kawasan hulu, menyusutnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air di kawasan perkotaan, serta penurunan muka tanah dan banjir rob di kawasan pesisir utara Jawa telah menciptakan siklus banjir yang semakin kompleks.
“Banjir yang mengganggu permukiman, merendam kawasan industri, hingga melumpuhkan beberapa jalur transportasi nasional seperti rel kereta api dan jalan utama menunjukkan bahwa dampaknya sudah menyentuh ketahanan ekonomi dan logistik nasional,” tegasnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Fahira Idris menyampaikan enam rekomendasi strategis agar tim kajian penanganan banjir Pulau Jawa dapat bekerja efektif dan menghasilkan solusi jangka panjang.
Pertama, Fahira Idris memandang tim kajian perlu mengadopsi pendekatan pengelolaan DAS terpadu dari hulu ke hilir. Rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan kawasan resapan air harus berjalan seiring dengan penataan sungai dan drainase di wilayah tengah dan hilir.
Kedua, integrasi tata ruang dengan strategi pengendalian banjir harus menjadi agenda utama. Evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) perlu dilakukan secara serius agar pembangunan selaras dengan daya dukung lingkungan, termasuk memperluas ruang terbuka hijau dan menerapkan konsep kota spons di kawasan perkotaan.
Ketiga, adaptasi infrastruktur strategis terhadap risiko iklim harus dipercepat. Jalur transportasi nasional, kawasan industri, dan fasilitas vital perlu dirancang lebih tahan banjir melalui perbaikan desain, sistem drainase, serta solusi struktural jangka panjang di titik-titik rawan.
Keempat, menurut Fahira Idris, penanganan kawasan pesisir utara Jawa harus dilakukan secara komprehensif. Selain pembangunan tanggul laut raksasa, diperlukan pengendalian ekstraksi air tanah, restorasi mangrove, normalisasi sungai, serta penyediaan sumber air bersih alternatif untuk mengurangi tekanan lingkungan.
Kelima, penguatan sistem peringatan dini dan kebijakan antisipatif berbasis data iklim menjadi sangat penting. Dengan dukungan BMKG, pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi lebih awal sebelum dampak banjir meluas, termasuk pengamanan infrastruktur vital dan kesiapsiagaan daerah.
Keenam, bagi Fahira Idris, kolaborasi lintas pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus menjadi prinsip kerja utama tim kajian. Tanpa keterlibatan semua pihak, penanganan banjir Pulau Jawa tidak akan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Jika dirancang dengan serius, berbasis sains, adaptif terhadap perubahan iklim, dan dilaksanakan secara konsisten, desain besar penanganan banjir Pulau Jawa bukan hanya melindungi masyarakat dari bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur nasional dalam jangka panjang,” pungkas Fahira Idris.#
