Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut baik peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar penambahan infrastruktur pendidikan, melainkan langkah strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang benar-benar inklusif.
Senator Jakarta yang juga pemerhati pendidikan ini menilai, Sekolah Rakyat mencerminkan perubahan paradigma pembangunan sumber daya manusia. Negara tidak lagi hanya menyediakan bangku sekolah, tetapi hadir secara menyeluruh untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat belajar tanpa dibebani persoalan biaya, jarak, dan kebutuhan dasar. Penyediaan asrama, makan, seragam, serta perlengkapan sekolah menjadikan ruang kelas sebagai ruang pembebasan bagi anak-anak yang selama ini terhambat oleh kondisi ekonomi.
“Sekolah Rakyat adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada kelompok paling rentan. Ketika hambatan ekonomi dipisahkan dari proses belajar, pendidikan kembali pada hakikatnya sebagai alat mobilitas sosial dan pemutus kemiskinan antargenerasi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/1).
Aktivis perempuan ini menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat sistemik dan sering diwariskan. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga kekurangan gizi, lingkungan belajar, dan dukungan sosial. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi intervensi negara yang sangat relevan karena menghadirkan pendidikan yang utuh yakni pengajaran dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan martabat.
Fahira Idris juga mengapresiasi sebaran Sekolah Rakyat yang menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah 3T. Menurutnya, langkah ini menegaskan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak boleh eksklusif. “Anak-anak di Banjarbaru, Merauke, Maluku, hingga Nusa Tenggara memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar dan berkompetisi. Sekolah Rakyat adalah instrumen pemerataan kualitas pendidikan secara nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, Fahira Idris memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang saling melengkapi. Kehadirannya bersama program Sekolah Garuda menunjukkan arah pembangunan pendidikan dua jalur yakni satu jalur untuk memastikan keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar, serta jalur lain untuk pengembangan talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan inovasi. “Bangsa yang kuat membutuhkan keunggulan kompetitif, tetapi juga fondasi keadilan sosial yang memastikan setiap warga memiliki titik awal yang layak,” ujarnya.
Meski demikian, Fahira Idris mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas implementasi. Ia menyampaikan sejumlah harapan agar program ini benar-benar berdampak nyata. Pertama, akurasi data penerima manfaat harus dijaga secara ketat agar program tepat sasaran. Kedua, kualitas tenaga pendidik menjadi kunci. Anak-anak dari latar belakang prasejahtera membutuhkan guru-guru terbaik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan kemampuan pendampingan psikososial.
Ketiga, kurikulum Sekolah Rakyat perlu dirancang adaptif dengan konteks lokal, menggabungkan penguatan akademik, karakter, dan keterampilan hidup agar peserta didik tidak tercerabut dari komunitasnya. Keempat, tata kelola dan pengawasan harus diperkuat melalui sistem transparansi dan audit berbasis digital, sehingga setiap anggaran benar-benar sampai pada kebutuhan siswa.
Selain itu, Fahira Idris menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Pendidikan adalah proyek jangka panjang yang hasilnya tidak selalu terlihat dalam satu periode, tetapi menentukan arah bangsa dalam beberapa dekade ke depan.
“Jika komitmen ini dijaga, Sekolah Rakyat bukan hanya belanja negara, melainkan investasi strategis untuk menekan biaya sosial kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di masa depan,” katanya.
Sebagai informasi, Senin (12/1/2026) Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat. Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang ada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
