Komite III DPD meminta PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel memenuhi kewajibannya menunaikan semua hak-hak jamaah umroh yang masih tertunda keberangkatannya ke tanah suci. Pengawalan secara tuntas hak jamaah umroh ini harus menjadi perhatian serius, karena jika tidak, dipastikan akan membuat kegaduhan, mengingat besarnya jumlah jamaah umroh yang keberangkatannya masih tertunda.
“Kami berharap persoalan ini bisa berakhir baik. First Travel bisa memenuhi komitmennya memberangkatkan calon jamaah yang sudah lama terjadwal berangkat namun berkali-kali ditunda atau mengembalikan refund bagi mereka yang mengurungkan niatnya untuk berangkat. Wajar jamaah panik dengan kondisi ini, kuncinya adalah komunikasi yang intensif. First Travel memberikan jaminan semua hak jamaah akan terpenuhi dan Kementerian Agama menenangkan jamaah karena berperan sebagai pihak yang mengawal First Travel memenuhi janjinya,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (15/8).
Fahira mengungkapkan, Komite III DPD juga akan memantau perkembangan persoalan ini hingga benar-benar semua hak jamaah terpenuhi. Saat ini, lanjut Fahira, satu-satu cara untuk bisa menyelamatkan First Travel dan mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan memenuhi semua janji-janji kepada semua jamaah hingga tuntas tanpa ada satupun yang merasa dirugikan.
Jika manajemen First Travel mampu mengelola krisis ini dengan baik dan responsif terhadap semua keluhan dan protes jamaah, lanjut Fahira, semua persoalan ini bisa berakhir dengan baik dan First Travel bisa mendapat kembali kepercayaan publik kemudian melanjutkan bisnisnya. Jika sebuah perusahaan mampu mengelola krisis dengan baik, maka krisis tersebut akan menjadi titik balik perjalanan perusahaan menjadi lebih baik.
“Bisnis travel kan bisnis kepercayaan, tanpa kepercayaan bisnis ini tidak akan jalan. Saya sangat berharapa First Travel memenuhi komitmennya. Jangan sampai ada satupun jamaah yang merasa dirugikan. Saya mau tegaskan akan sangat banyak konsekuensi yang akan ditanggung First Travel jika tidak memunuhi hak-hak jamaah. Kami dari Komite III DPD akan terus pantau persoalan ini hingga tuntas,” tegas Fahira.
