Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi kesiapan Pemerintah melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jasa Raharja, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan stakeholder terkait lainnya yang sudah mulai membahas dan mempersiapkan pengelolaan arus lalu lintas mudik Lebaran 2024. Perencanaan dan persiapan yang matang dan dirancang jauh hari sebelum arus mudik menjadi salah satu kunci kelancaran arus mudik yang tahun ini diprediksi jumlahnya melonjak hingga 70 persen.
“Saya mengapresiasi Pemerintah terutama Polri, Kemenhub, Kementerian PUPR dan para pemangku kepentingan terkait yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan arus mudik Lebaran 2024. Dengan pengalaman arus mudik tahun-tahun sebelumnya yang berjalan lancar, saya yakin arus mudik Lebaran 2024 ini juga akan berjalan baik dan lancar. Untuk itu “4K” yaitu kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan, kesiapan manajemen lalu lintas, kesiapan regulasi, dan kesiapan koordinasi dan kolaborasi, penting untuk semakin dikuatkan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (8/3).
Menurut Fahira, melihat arus mudik lebaran tahun lalu, kesiapan dan kesediaan infrastruktur jalan baik jalan umum maupun jalan tol sudah cukup mantap. Kemantapan infrastruktur jalan ini menjadi faktor penting kelancaran arus mudik. Sementara kesiapan manajemen lalu lintas seperti yang diterapkan mudik lebaran 2023 mulai dari pemberlakuan sistem satu arah, sistem contra flow, dan sistem ganjil genap yang berlaku serentak juga idealnya diterapkan kembali pada mudik Lebaran 2024 karena sudah terbukti efektif mengurai kemacetan.
“Manajemen lalu lintas dari kepolisian mulai sistem satu arah, contra flow, dan ganjil genap hingga pembatasan kendaraan pengangkut logistik sudah terbukti berhasil dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 kemarin. Oleh kerena itu, idealnya kebijakan ini diimplementasikan dan diperkuat lagi untuk arus mudik tahun ini,” jelas Senator DKI Jakarta ini.
Selain itu, kesiapan regulasi juga tidak kalah penting terutama terkait kebijakan cuti bersama seperti yang diterapkan pada mudik Lebaran 2023. Kebijakan yang memajukan dan memperpanjang cuti bersama juga ternyata efektif mengurai kemacetan baik saat arus mudik maupun balik.
Terakhir yang juga tidak kalah penting, lanjut Fahira Idris, adalah koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat atau pemudik. Koordinasi dan kolaborasi artinya semua stakeholder menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan saling berkolaborasi, termasuk masyarakat atau pemudik yang diharapkan tertib, disiplin, mengikuti petunjuk petugas di lapangan, dan selalu update informasi soal arus mudik.
Sebagai informasi, pemerintah mulai mempersiapkan pengelolaan arus lalu lintas mudik Lebaran 2024 yang ditandai dengan rapat koordinasi (rakor) antara Korlantas Polri dengan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jasa Raharja, dan Badan Pengatur Jalan Tol di Jakarta (5/3). #
