Sejak memimpin Ibu Kota, Gubernur Anies Baswedan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rutin meraih penghargaan baik skala nasional maupun internasional dalam berbagai bidang pembangunan. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen Kemendagri dan Anugerah Penghargaan Sahabat Saksi dan Korban dari dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, raihan berbagai penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta baik skala nasional maupun internasional selama dipimpin oleh Anies Baswedan adalah buah dari konsistensi melaksanakan janji kampanye dan merealisasikan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Konsistensi merealisasikan visi misi dan program pembangunan di Jakarta secara tepat, terukur, berorientasi sepenuhnya kepentingan publik dan dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi serta taat kepada aturan perundang-undangan dampaknya bukan hanya dirasakan langsung warga tetapi juga akan diapresiasi banyak pihak.
“Banyaknya penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta selama dipimpin Pak Anies adalah buah dari konsistensi. Selama seorang gubernur konsisten merealisasikan rencana-rencana pembangunan yang orientasi utamanya untuk kepentingan publik maka apresiasi dari berbagai pihak juga akan mengalir. Harus diakui, selama hampir 4 tahun terakhir ini, perubahan paradigma pembangunan di Jakarta di mana Pemprov DKI sebagai penyedia platform dan warga sebagai co-creator berdampak besar dan manfaatnya dirasakan langsung warga. Semua program pembangunan ini semakin dirasakan saat semua kebijakan dilandaskan kepada asas transparan dan akuntabel sehingga pelayanan publik semakin berkualitas,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (2/9).
Menurut Fahira, keberhasilan Pemprov DKI Jakarta meraih berbagai apresiasi dan penghargaan juga tidak lepas dari ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undang dan tertib administrasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, keterbukaan Pemprov DKI Jakarta dalam menerima dan menindaklanjuti setiap masukan, saran dan kritik baik dari warga, para ahli/akademisi dan dari Kementerian/Lembaga terkait juga menjadi faktor penting diraihnya berbagai penghargaan.
“Setiap ada persoalan apapun itu yang paling utama jadi patokan adalah aturan perundang-undangan. Jika sudah sesuai maka harus konsisten dijalankan. Selama hampir 4 tahun ini juga, Pemprov DKI Jakarta membuka berbagai saluran bagi siapa saja untuk mengkritik pembangunan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga selalu menjalankan berbagai rekomendasi yang diberikan kementerian/lembaga terkait. Jadi semua masukan, kritik dan saran bukan hanya diterima tetapi dijadikan bahan evaluasi dan ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan dan aksi pembangunan,” pungkas Fahira Idris. #