Berbagai capaian pemerintah disampaikan dalam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan Keduanya dalam rangka HUT ke-72 RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Mulai dari keberhasilan BBM satu harga hingga pengerjaan infrastruktur.
Namun begitu, Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak memanfaatkan momen tersebut untuk menjawab berbagai keresahan yang saat ini dialami masyarakat.
“Sangat disayangkan pada pidato keduanya, Presiden tidak menjawab secara langsung berbagai keresahan yang dirasakan rakyat. Padahal setahun belakangan, negeri ini cukup gaduh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Fahira menilai bahwa idealnya pada pidato kedua atau pada saat sidang bersama MPR, DPR, dan DPD yang khusus diperuntukkan bagi Presiden mamaparkan kinerja dan terobosannya di berbagai bidang, juga dimanfaatkan untuk menularkan optimisme kepada rakyat bahwa berbagai persoalan yang menerpa bangsa ini. Misalnya optimisme dalam menghadapi masalah utang luar negeri, daya beli masyarakat yang semakin turun, kelangkaan garam, dan sebagainya.
“Misalnya saja soal utang, kita butuh pernyataan Presiden bahwa utang luar negeri tidak membahayakan ekonomi bangsa. Nanti penjelasan rinci soal utang ini bisa dielaborasi saat pidato ketiga soal RAPBN. Poinnya rakyat butuh pernyataan tegas,” tukas Senator asal Jakarta ini.
Sejumlah persoalan sosial, dinilai Fahira juga luput dari pidato Presiden. Misalnya saja soal Perppu Ormas dan strategi Pemerintah dalam merekatkan kembali relasi sosial rakyat Indonesia yang belakangan ini agak renggang akibat berbagai peristiwa politik di tanah air.
“Idealnya ada pernyataan tegas dari Presiden bahwa kebijakannya menerbitkan Perppu Ormas memang dibutuhkan. Yakinkan rakyat memang ada kegentingan yang memaksa beliau menerbitkan Perppu. Namun sayang, pernyataan-pernyataan seperti ini tidak keluar,” pungkasnya. Sumber
