Jakarta, 31 Juli 2020—Terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan terus meningkatkan kapasitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan metode active case finding (tes PCR tidak hanya dilakukan terhadap pasien di rumah sakit atau yang datang ke rumah sakit karena ada keluhan, tetapi Pemprov DKI melalui puskesmas proaktif melakukan tes Covid-19 ke komunitas...Read More
Jakarta, 30 Juli 2020—Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang meminta maaf ke sejumlah organisasi (Muhammadiyah, NU, dan PGRI) terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Permintaan maaf ini diharapkan ditindaklanjuti Mendikbud dengan melakukan evaluasi total dan komprehensif POP Kemendikbud. “Saya sangat apresiasi sikap rendah hati Mendikbud...Read More
Jakarta, 28 Juli 2020—Senator Jakarta Fahira Idris mendukung penuh langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan terus meningkatkan jumlah tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Langkah ini sangat strategi sebagai fase penting yang harus ditempuh sebuah wilayah jika ingin segera mengendalikan pandemi Covid-19. Di banyak negara dunia, melandainya kurva positif dan transmisi virus...Read More
Jakarta, 27 Juli 2020—Mundurnya tiga pemangku kepentingan utama dunia pendidikan Indonesia yaitu Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Program Organisasi Penggerak (POP) menandakan ada persoalan serius dalam proses seleksi dan implementasi program yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Program POP yang sebenarnya sebuah terobosan dikhawatirkan kehilangan...Read More
Jakarta, 23 Juli 2020—Kekerasan terutama kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Walau Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan luar biasa setara dengan...Read More
Jakarta, 21 Juli 2020—Keputusan Pemerintah membentuk sebuah lembaga baru bernama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan mempercepat penanggulangan Pandemi Covid-19 yang sudah mencengkram Indonesia selama 4 bulan terakhir. Walau komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tetapi semua kebijakan, program, dan aksi komite ini menjadikan prioritas kesehatan sebagai sumbu utama percepatan penanganan...Read More
Jakarta, 20 Juli 2020—Setelah gelombang protes dan penolakan yang semakin meluas, DPR dan Pemerintah telah memutuskan untuk menunda Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, di tengah keputusan penundaan ini, Pemerintah dan DPR sepakat mengubah pembahasan Rancangan RUU HIP menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Perubahan ini terkesan dipaksakan, karena RUU BPIP...Read More
Jakarta, 17 Juli 2020—Gelombang penolakan atas pembahasan dan rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kembali terjadi lagi. Kemarin (16/7), aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terdiri dari buruh, petani hingga mahasiswa memenuhi jalanan di depan gedung Parlemen. Selain dinilai sarat kontroversi dan tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat, proses penyusunan draft RUU...Read More
Jakarta, 14 Juli 2020—Dalam 4 bulan terakhir ini semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah sudah bekerja keras menanggulangi dan memutus rantai penularan virus corona. Sebagian masyarakat juga terus konsisten untuk tetap taat dan patuh terhadap berbagai protokol kesehatan di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Bahkan selama 4 bulan ini tenaga medis tidak...Read More