Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berjanji bakal meringankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Menurutnya PTN dibangun atas uang rakyat sehingga UKT seharusnya murah bahkan gratis. Menghadirkan pendidikan murah, berkualitas dan tuntas bisa dimulai dengan menata kembali paradigma pendidikan tinggi di Indonesia.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, polemik UKT yang terjadi saat ini, bukan sekadar persoalan keterbatasan anggaran negara untuk pendidikan tinggi dan masih ada ditemukan ketidaksesuaian UKT yang harus dibayarkan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, tetapi hal yang lebih mendasar yaitu persoalan paradigma.
Menurut Senator Jakarta ini, di tengah tantangan finansial dan kebijakan otonomi kampus, penting untuk merefleksikan kembali paradigma pendidikan tinggi di Indonesia yang seharusnya menjadi pilar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses pendidikan bagi kelompok miskin. Dengan menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau, maka problem besar Indonesia yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi bisa lebih cepat dientaskan.
“Paradigma pendidikan tinggi kita yang sudah mulai mengarah kepada industrialisasi perlu ditata kembali. Sudah saatnya, kita mengadopsi paradigma pendidikan tinggi yang menempatkan aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prioritas utama. Kampus terutama PTN harus menjamin akses yang adil bagi semua warga negara, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan yang penghasilan orang tuanya pas-pasan. PTN harus bisa menjadi andalan kelompok miskin untuk mendapat pendidikan agar kehidupan mereka di masa depan bisa lebih baik,” ujar Fahira Idris di Jakarta (24/5).
Pendidikan tinggi di Indonesia, lanjut Fahira Idris, perlu dijaga agar tetap berfungsi sebagai jalan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin akses yang adil bagi semua warga negara, terutama kelompok miskin. Transformasi paradigma pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial adalah jalan satu-satunya agar pendidikan tinggi semakin besar dampaknya sebagai motor penggerak perubahan sosial yang positif dan menjadi solusi persoalan bangsa yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi.
Paradigma pendidikan tinggi yang menempatkan aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prioritas utama mensyaratkan pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan tinggi, sehingga PTN tidak perlu terlalu bergantung pada kenaikan UKT. Penambahan anggaran ini juga harus disertai regulasi yang adil dan peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan PTN.
“Banyak negara yang sudah mengalami lompatan kemajuan karena menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, tuntas dan terjangkau. Contohnya Jerman yang sudah menghapuskan biaya kuliah untuk mahasiswa di PTN sejak 2014. Jika kita percaya pendidikan tinggi menjadi kunci mempercepat kemajuan bangsa, maka segala sumberdaya harus kita kerahkan mewujudkan paradigma pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial,” pungkas Fahira Idris yang juga pemerhati pendidikan ini. #