Menjelang berakhirnya tahun 2025, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus menjadi catatan penting sekaligus agenda utama pembangunan nasional ke depan. Serangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara rawan bencana, tidak bisa lagi bersikap reaktif dan parsial dalam menghadapi risiko kebencanaan.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, bencana yang berulang bukan semata persoalan alam, melainkan refleksi dari tantangan struktural dalam tata kelola pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Sebagai negara yang secara geografis berada di kawasan rawan bencana, Indonesia tidak boleh lagi memandang bencana sebagai peristiwa insidental, melainkan sebagai risiko permanen yang harus dikelola secara sistematis dan terintegrasi,” ujar Fahira Idris di Jakarta (29/12).
Dalam catatan akhir tahunnya, Fahira Idris menekankan pentingnya menjadikan penanggulangan bencana sebagai arus utama pembangunan. Artinya, setiap kebijakan dan program pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memasukkan analisis risiko bencana sejak tahap perencanaan. Pembangunan infrastruktur, tata ruang, perumahan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan harus dirancang berbasis peta risiko dan prinsip pengurangan dampak bencana.
Aktivis perempuan ini juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, deforestasi, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam turut memperbesar risiko bencana. “Curah hujan ekstrem mungkin tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita minimalkan jika pembangunan dilakukan secara lebih bijak dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari refleksi, Fahira Idris menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas anggaran baik di pusat maupun di daerah, bukan sekadar fokus pada tanggap darurat. Kedua, sistem peringatan dini harus diikuti dengan SOP yang jelas hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar informasi benar-benar berubah menjadi aksi penyelamatan. Ketiga, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah perlu diperkuat, terutama di daerah hulu dan hilir yang saling terhubung secara ekologis.
Selain itu, Fahira mendorong pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dalam membangun ketangguhan bencana. Literasi kebencanaan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kearifan lokal harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya siap saat bencana datang, tetapi juga tangguh sebelum bencana terjadi. Fahira Idris juga menegaskan bahwa bencana seharusnya tidak lagi menjadi faktor yang terus-menerus menghambat pembangunan.
“Justru dari pengalaman bencana inilah kita harus belajar membangun dengan cara yang lebih aman, berkelanjutan, dan berkeadilan. Menjadikan penanggulangan bencana sebagai arus utama pembangunan adalah kunci agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih tangguh di masa depan,” pungkasnya.#
