Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mendukung kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang tidak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip bahwa Jakarta adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diterapkan oleh Gubernur sebelumnya Anies Baswedan.
“Dengan visi menjadi kota global, Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif. Sebuah kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh semua orang tanpa diskriminasi. Kota yang menghargai warganya secara setara, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Saya mendukung dan mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono yang tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (4/4).
Senator Jakarta ini mengungkapkan, sebagai pusat ekonomi dan saat ini juga masih menjadi pusat aktivitas pemerintahan, Jakarta telah lama menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Mobilitas penduduk ke Jakarta merupakan konsekuensi alami dari pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota ini. Oleh karena itu, membatasi akses warga negara Indonesia ke Jakarta bertentangan dengan prinsip kebebasan bermigrasi yang dijamin oleh konstitusi.
Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif dan berdampak baik, harus ada ketentuan yang jelas. Salah satunya dengan mengharuskan pendatang memiliki kartu identitas resmi seperti KTP yang jelas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang datang dapat mengakses layanan dasar dan tidak menjadi bagian dari kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh pemerintah provinsi.
Dengan memiliki KTP yang jelas, lanjut Fahira Idris, pendatang dapat lebih mudah mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, dan bahkan mengikuti program pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketimpangan sosial yang sering dikaitkan dengan urbanisasi.
Kepemilikan identitas resmi juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pendataan dan penyusunan kebijakan yang lebih akurat. Dengan data yang jelas mengenai jumlah dan kondisi pendatang, pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga para pendatang dapat lebih siap menghadapi persaingan kerja di Jakarta.
Selain itu, keterampilan menjadi faktor kunci bagi pendatang untuk dapat bertahan dan berkembang di Jakarta. Persaingan kerja yang ketat di Jakarta, mengharuskan setiap individu memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pendatang diharapkan tidak hanya memiliki semangat kerja, tetapi juga membekali diri dengan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.
“Saya juga berharap, Pemerintah Provinsi Jakarta dapat berperan aktif dalam menyediakan berbagai pelatihan vokasional, sertifikasi, dan akses ke program pendidikan berbasis keterampilan agar pendatang dapat beradaptasi dengan cepat dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jakarta tidak boleh hanya menjadi kota bagi kelompok tertentu, melainkan harus menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan daerah ini,” pungkas Fahira Idris.#
