Salah satu konsekuensi dari keputusan Pemerintah dan DPR yang mencabut revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 pada Mei 2021 lalu adalah tidak ada Pilkada 2022 dan 2023 karena akan tetap dilakukan serentak pada tahun 2024 atau sesuai dengan UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 2021. Kepastian bahwa pilkada digabung pada 2024 melahirkan persoalan...Read More

Setelah sebelumnya mengundang Ekonom Senior Faisal Basri dan Direktur Nagara Institute Akbar Faizal untuk mendalami isu konflik kepentingan dalam bisnis PCR, Pansus PCR DPD RI mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk menggali dan mendalami proses kebijakan dan penentuan harga PCR yang dinilai publik luas tidak transparan dan lekat dengan isu konflik kepentingan....Read More

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati, Herry Wirawan. Walau sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa hukuman mati, tetapi keputusan hakim ini harus dihormati. Anggota DPD RI yang juga aktivitas perlindungan anak Fahira Idris mengungkapkan, tuntutan JPU berupa hukuman mati kepada terdakwa predator anak...Read More

Kebijakan terbaru Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan dan mendapat penolakan meluas. Penolakan ini berkaitan dengan uang JHT yang baru bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun. Publik menilai kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT...Read More

Berdasarkan berbagai penelitian terungkap bahwa sebagian besar pasien Covid-19 varian Omicron adalah tanpa gejala atau hanya bergejala ringan. Oleh karena itu, isolasi mandiri (isoman) di rumah menjadi strategi terapeutik atau perawatan yang paling tepat dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron. Namun, tentunya tidak semua rumah warga memenuhi syarat untuk melakukan isoman. Oleh karena itu, semua daerah...Read More

Untuk mendalami adanya dugaan konflik kepentingan dalam bisnis PCR, Panitia Khusus (Pansus) PCR DPD RI mengundang Ekonom Senior Faisal Basri dan Direktur Nagara Institute Akbar Faisal dalam lanjutan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (8/9). Ketua Pansus PCR DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, keduanya diundang terkait penelitian, investigasi dan...Read More

Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini terus mengalami kenaikan signifikan dalam waktu yang cukup singkat. Situasi yang terjadi saat ini mengingatkan kita semua di masa-masa awal saat gelombang kedua akan melanda Indonesia pada medio Juni 2021. Untuk itu, semua upaya pencegahan harus maksimal diterapkan agar gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia. Anggota DPD RI Fahira...Read More

Kenaikan kasus konfirmasi harian Covid-19 terus terjadi dalam satu minggu terakhir di berbagai daerah membuat banyak pihak meminta kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi. Kebijakan dan langkah mengevaluasi PTM 100 persen ini harus ditempuh sebagai salah satu langkah antisipatif dan pencegahan agar kasus harian bisa ditekan semaksimal mungkin. Anggota DPD RI Fahira Idris...Read More

Panitia Khusus (Pansus) PCR DPD RI sudah mulai bekerja melakukan identifikasi dan klarifikasi terkait adanya dugaan penyimpangan kebijakan PCR yang membebani publik dengan menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) yang menghadirkan berbagai narasumber. Ketua Pansus DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, keputusan DPD RI untuk membentuk Pansus PCR ini dilandasi oleh kuatnya desakan masyarakat di semua...Read More