Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama jumlah suara sahnya memenuhi ambang batas yang juga persentasenya sudah diturunkan signifikan oleh MK merupakan langkah maju dalam memperkuat prinsip demokrasi inklusif di Indonesia. Anggota...Read More

Dugaan pencatutan KTP untuk mendukung pasangan calon independen Pilkada Jakarta menjadi persoalan serius dalam upaya menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Dalam demokrasi, integritas pemilu adalah fondasi utama. Dugaan penggunaan data pribadi tanpa izin untuk kepentingan politik tidak hanya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pilkada, tetapi juga melemahkan legitimasi hasil pilkada itu sendiri....Read More