Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi yang mulai diberlakukan secara nasional pada 2019 sejatinya adalah sebuah insiatif dan kebijakan yang baik dan strategis sebagai jalan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas. Namun, di beberapa daerah menuai persoalan dan ‘kegaduhan’. Salah satunya akibat belum selaras dan meratanya jumlah sekolah negeri. Kondisi mengakibatkan orang tua resah...Read More

Jakarta, 17 Juni 2019 – Anggota DPD RI yang juga aktivis perlindungan anak Fahira Idris mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan melakukan pemblokiran iklan rokok di internet. Namun, keputusan pemblokiran tidak akan berdampak signifikan untuk menurunkan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10-18 tahun, tanpa diberangi dengan kebijakan...Read More

Tidak lama lagi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rangkaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Rangkaian Sidang MK ini diharapkan menjadi media pendidikan politik bagi rakyat di tengah ramainya keriuhan dan persilangan pendapat selama penyelenggaraan pemilu terutama Pilpres 2019. Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangan persoalan...Read More

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapuskan segala bentuk operasi yustisi dan memberi keleluasaan kepada pendatang baru datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan mendapat kesempatan kehidupan yang lebih baik adalah keputusan tepat dan patut diapresiasi. Oleh karena itu, kebijakan baik ini harus disambut para pendatang dengan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi...Read More

Tahun ini, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan mudik gratis bagi warga ber-KTP DKI Jakarta ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Inisiatif memfasilitasi warga untuk pulang ke kampung halaman ini bukan hanya disambut antusias para pemudik tetapi juga diapresiasi berbagai pihak. Bahkan Pemprov DKI juga memfasilitasi pengiriman motor para pemudik agar bisa digunakan...Read More

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi politik, hukum, dan HAM meminta investigasi menyeluruh dan khusus terhadap anak-anak yang meninggal saat kericuhan 22 Mei 2019. Pasalnya, dalam konstruksi hukum Indonesia, anak-anak dilindungi oleh sebuah undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor...Read More

Pengusutan meninggalnya delapan orang dalam kericuhan yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu harus menjadi prioritas negara saat ini. Jatuhnya delapan korban meninggal diantaranya anak-anak dan ratusan lain luka saat ini tengah menjadi sorotan dunia internasional. Negara, baik itu Presiden, Parlemen, Kepolisian, Komisi Negara Independen yang terkait terutama Komnas HAM, menjadi institusi yang bertanggungjawab memberi...Read More

Kesigapan yang diperlihatkan Gubernur DKI Jakarta beserta Jajaran Pemprov DKI saat menangani kebutuhan medis para korban bentrokan dan terus meng-update situasi terkini dan jumlah para korban saat terjadi kericuhan di beberapa titik di Jakarta mendapat apresiasi. Kesigapan juga diperlihatkan pasca bentrokan dengan segera memperbaiki berbagai fasilitas yang rusak dan memulihkan kondisi dan aktivitas di beberapa...Read More

Hari ini, rencananya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dianggap tepat sebagai forum yang mempunyai kekuatan hukum untuk membeberkan berbagai dugaan bukti-bukti kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2019.  Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan Politik dan Hukum mengapresasi dan mendukung ikhtiar BPN...Read More