Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris mendukung kerja Pansus Mikrocell yang dibentuk oleh DPRD DKI Jakarta. Bahkan, Fahira menyatakan ada seribuan tower mikrocell ilegal yang terdapat di Ibu Kota tanpa izin di lahan milik Pemprov DKI pada pertengahan Desember 2017 lalu. Temuan ini menunjukkan, kata dia, selama bertahun-tahun sudah terjadi pelanggaran hukum, karena...Read More

Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyatakan bahwa mengawal RUU KUHP perzinahan harus menjadi agenda besar umat beragama di Indonesia pada tahun 2018 ini. “Sudah saatnya larangan zina diberlakukan merata tidak hanya bagi mereka yang sudah terikat perkawinan, tetapi juga untuk mereka yang belum terikat perkawinan serta bagi mereka yang melakukan hubungan intim sesama jenis,”...Read More

Setelah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK), perjuangan melawan segala macam bentuk perzinahan, kumpul kebo, pencabulan, dan kekerasan seksual harus terus berlanjut. Kali ini medan perjuangan beralih ke lembaga pembuat Undang-Undang (UU) yaitu DPR dan Pemerintah yang saat ini hampir rampung membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun...Read More

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengingatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi untuk tidak lagi memancing kegaduhan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Menurutnya hal itu justru kontraproduktif dengan tujuan didirikannya BSSN yaitu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber. Hal tersebut disampaikannya terkait komentar Kepala BSSN Djoko Setiadi mengenai hoaks membangun. Fahira mengungkapkan,...Read More

“Selama kritik itu berdasarkan fakta dan tidak menjurus kepada fitnah dan pembunuhan karakter, tidak boleh sama sekali dikategorikan sebagai hoax apalagi dituduh makar atau upaya untuk menjatuhkan pemerintah,” jelas Fahira Idris. Senator DKI Jakarta, Fahira Idris, berharap agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mampu menjadikan dunia siber di Indonesia sehat dan aman diakses siapapun,...Read More

Sepanjang 2017, begitu banyak persoalan sosial dan hukum yang menyita perhatian dan energi bangsa. Berbagai persoalan ini semakin runyam ketika Pemerintah yang seharusnya menjadi solusi seakan gamang menempatkan dirinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum. Malah dalam beberapa kasus, alih-alih menjadi pengurai ketegangan, kebijakan Pemerintah malah menimbulkan tensi sosial yang semakin tinggi. Ketua Komite...Read More

Banyak persoalan sosial dan hukum yang menyita perhatian dan energi bangsa sepanjang 2017. Berbagai persoalan ini semakin runyam ketika pemerintah yang seharusnya menjadi solusi seakan gamang menempatkan dirinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Malah dalam beberapa kasus, alih-alih menjadi pengurai ketegangan, kebijakan pemerintah malah menimbulkan tensi sosial yang semakin tinggi. Ketua Komite III DPD RI Fahira...Read More

Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, bertekad mengawal RUU KUHP dengan mendorong pidana perzinahan bagi hubungan sesama jenis. Menurut Fahira, setelah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK), perjuangan melawan segala macam bentuk perzinahan, kumpul kebo, pencabulan, dan kekerasan seksual harus terus berlanjut. “Kali ini ‘medan perjuangan’ beralih ke lembaga pembuat Undang-Undang (UU) yaitu DPR dan Pemerintah...Read More

Setelah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK), perjuangan melawan segala macam bentuk perzinahan, kumpul kebo, pencabulan, dan kekerasan seksual harus terus berlanjut. Kali ini ‘medan perjuangan’ beralih ke lembaga pembuat UU yaitu DPR dan pemerintah yang saat ini hampir rampung membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti UU 1/1946 tentang KUHP yang sudah tidak...Read More