Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini menjadikan Jakarta delapan kali berturut-turut raih WTP sejak tahun 2017.
“Saya bangga dan berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk Gubernur, jajaran OPD, hingga staf pelaksana di lapangan yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (26/5).
“WTP bukanlah sekadar simbol atau piagam prestasi administratif, tetapi manifestasi nyata dari komitmen kolektif dalam mewujudkan prinsip good governance, serta menjadi landasan bagi pelayanan publik yang lebih efektif dan berkeadilan di Jakarta,” tambah Fahira Idris.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, agar capaian opini WTP ini tidak hanya terus bertahan, namun juga bermakna lebih substantif, dirinya merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, digitalisasi menyeluruh dan terintegrasi sistem keuangan daerah. Penguatan sistem informasi keuangan daerah seperti e-Budgeting, e-Procurement, e-Asset, dan e-Planning harus terus ditingkatkan, terintegrasi, dan disempurnakan agar realisasi anggaran dapat dimonitor secara real-time, meminimalisir fraud, dan mendukung transparansi publik.
Kedua, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Fahira Idris, Pemprov Jakarta perlu mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi baru, memperbaiki basis data wajib pajak melalui pemanfaatan data geospasial dan big data analytics, serta meningkatkan efektivitas penagihan dan pengawasan secara elektronik. Kolaborasi dengan KPK dan Ditjen Pajak untuk integrasi data perpajakan juga dapat mempersempit celah kebocoran.
Ketiga, reformasi manajemen aset daerah. Penataan aset tetap dan fasos-fasum perlu diperbaiki melalui pendataan ulang berbasis teknologi, seperti blockchain (sistem pencatatan digital yang aman dan transparan) serta geotagging yang menandai lokasi aset secara akurat. Selain itu, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) juga harus dioptimalkan melalui skema kerja sama yang produktif dan sesuai regulasi.
Keempat, keterlibatan publik dan transparansi proaktif. Fahira Idris menekankan pentingnya informasi keuangan daerah mudah diakses publik melalui dashboard anggaran daring untuk mendorong partisipasi dan akuntabilitas sosial. Hal yang juga tidak kalah penting adalah masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan, sebagai bagian dari prinsip anggaran partisipatif (citizen budgeting).
Delapan kali opini WTP berturut-turut, lanjut Fahira Idris adalah bukti nyata bahwa DKI Jakarta mampu menjalankan tata kelola keuangan secara profesional dan akuntabel. Namun, sejarah dan pengalaman mengajarkan bahwa mempertahankan lebih sulit dari meraih.
“Maka dari itu, capaian ini harus dijadikan momentum untuk terus memperbaiki diri, membangun sistem yang lebih kuat, dan menyempurnakan tata kelola secara menyeluruh,” pungkas Fahira Idris. #
